My Blog

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon berpendapat, pemberian penghargaan berupa Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah sesuai undang-undang.

Pernyataan Fadli Zon tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (28/2/2024).

Menurut Fadli Zon, pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat kehormatan tersebut bukan sesuatu yang baru.

“Petama, saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada contohnya tujuh orang yang menerima jenderal kehormatan ini,” kata dia.

“Antara lain misalnya di sini bisa kita lihat, Pak Hari Sabarno, Pak Soerjadi Soedirja, Pak Soesilo Soedarman, Pak Agum Gumelar, Pak AM Hendropriyono, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, dan juga termasuk Pak Presiden kelima Pak Soesilo Bambang Yudhoyono,” jelasnya.

Ia mengatakan, semua tokoh tersebut mendapatkan suatu penghormatan dan penghargaan.

“Jadi memang bukan bintang ya tetapi adalah kehormatan,” tuturnya.

Baca Juga: Soal Jenderal Kehormatan Prabowo, TB Hasanuddin: Keppres Itu Tidak Sesuai Perundang-undangan

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Pemberian penghargaan atau penghormatan tersebut, menurutnya, mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2009.

“Yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, khususnya pasal 33 ayat 3. Saya kira di situ sudah ada presedennya, ada yurisprudensinya lah,” kata Fadli Zon.

“Dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Menkopolhukam, bahwa Pak Prabowo ini sudah melalui satu tahap mendapatkan penganugerahan penghargaan bintang Yudha Dharma Utama,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut membenarkan pernyataan Fadli tentang sejumlah tokoh yang menerima kenaikan pangkat kehormatan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto perihal rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Demikian AHY merespons kabar akan bergabungnya PPP dengan Koalisi Indonesia Maju di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/2/2024).

“Saya belum mendengar itu (PPP mau gabung ke Koalisi Indonesia Maju -red) ya. Yang jelas ya, kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi indonesia maju,” ujar AHY.

“Dan tentunya, biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut dan tentunya kita ingin saling memberikan masukan.”

Baca Juga: Airlangga Pastikan Jokowi Punya Peran di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
AHY menuturkan, penguatan Koalisi Indonesia Maju memang terus dibicarakan agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan sukses. Satu di antaranya adalah dengan memperkuat barisan parpol yang mendukung pemerintah di parlemen.

“Yang jelas terkait dengan penguatan koalisi itu memang terus kita bicarakan, pertama kita ingin ke depan pemerintahan juga sukses, ada support yang kuat dari parlemen karena kita juga berharap kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah diangkat sebagai janji politik selama masa kampanye oleh pasangan prabowo-gibran ini bisa dikawal dan disukseskan secara bersama-sama,” jelas AHY.

“Kita ingin itu bisa diwujudkan dengan baik dan ini membutuhkan konsolidasi kekuatan politik baik di pemerintah maupun di parlemen.”

AHY kemudian dikonfirmasi, apakah Partai Demokrat akan menerima PPP yang bergabung setelah sejumlah hasil hitung cepat menunjukkan Prabowo-Gibran lebih unggul dari paslon lain.

Baca Juga: Ganjar Respons Pernyataan Jimly soal Hak Angket: Kami Tidak Pernah Menggertak

Putra Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut enggan menyikapi soal kemungkinan PPP bergabung dan meminta pembahasan soal itu ditunda.

“Nanti aja kita bicarakan, yang jelas saya belum ada kesempatan untuk diajak bicara mengenai hal itu,” ujar AHY.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meminta maaf kepada ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Diketahui, Moeldoko dahulu sempat ingin merebut kepemimpinan AHY dari partai berlambang bintang mercy tersebut.

Baca Juga: Kata Moeldoko usai Bertemu dan Jabat Tangan dengan AHY Jelang Sidang Kabinet di Istana

Namun, Kementerian Hukum dan HAM tak mengakui kepengurusan pimpinan Moeldoko.

“Ya, Pak Moeldoko harus minta maaf sama Pak AHY, secara resmi. Pak Moeldoko harus menunjukkan sikap kenegarawanannnya, bahwa apa yang dia lakukan salah. Salahnya itu bukan karena politik tapi karena hukum,” kata Benny di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar Moeldoko juga meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

“Oleh sebab itu agar kebersamaan itu indah di kabinet sebaiknya Moeldoko menyampaiakan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan Mas AHY,” ujarnya.

Namun, ia menilai Moeldoko tak perlu menghadap ke SBY karena sudah berupaya merebut Partai Demokrat secara ilegal. “Enggak usah lah (menghadap SBY), cukup minta maaf saja secara terbuka,” katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turut memantau kasus perundungan atau bullying di SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang diduga menyeret anak dari artis Vincent Rompies.

Kementerian PPPA ingin memastikan hak-hak anak terduga pelaku perundungan terpenuhi.

Pihak Kementerian PPPA turut hadir ketika saksi yang diduga pelaku perundungan diperiksa di Polres Tangerang Selatan.

“Hari ini kita memantau, mengawasi proses hukum yang berjalan,” ujar Atwirlany Ritonga, Plt Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA, di Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2/2024), dikutip Grid.id.

Baca Juga: Diduga Herpes Karena Alami Ruam Kulit, Kartika Putri Ternyata Kena Autoimun

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
“Kita apresiasi Polres Tangsel bekerja maksimal untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh anak terduga pelaku,” lanjutnya.

Kementerian PPPA juga memastikan proses hukum berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak-hak terduga pelaku terpenuhi.

“Kita memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,” kata Atwirlany.

“Kami juga memastikan juga hak anak yang berkonflik dengan hukum atau terduga pelaku ini, terpenuhi hak-haknya,” imbuhnya.

Kementerian PPPA mendukung pihak kepolisian untuk memproses kasus perundungan tersebut.

Guna menyikapi situasi harga beras yang saat ini mengalami peningkatan, Perum Bulog menggelar Program Bulog Siaga (akSI Amankan harGA) yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Bulog Siaga ini akan menjual Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), Beras Premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen langsung.

“Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip dari laman resmi Bulog, Sabtu (24/2/2024).

Baca Juga: Dampak Beras Mahal, Pengusaha Ketupat Perkecil Ukuran Demi Cegah Rugi

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, Bulog Siaga ini menyediakan beberapa bahan pangan pokok seperti beras, minyak dan gula.

Program ini berlangsung sejak 20 Februari hingga 10 Maret 2024 dan akan terus dipantau sesuai dengan kondisi pangan.

Tidak ada syarat untuk membeli bahan pokok di Bulog Siaga tersebut. Namun, dalam rangka pemerataan pangan, pihaknya membatasi kuantitas pembelian beberapa bahan pangan untuk setiap orang.

“Sebagai contoh, per orang hanya bisa membeli 1 pack beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kami berharap melalui kegiatan Bulog SIAGA dapat menjamin ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadhan,” tuturnya.

Baca Juga: Harga Beras Cetak Rekor Tembus Rp18 RIbu Per Kilogram, Apa Penyebabnya?

Pada Sabtu (24/2) Bulog SIAGA tersedia di RPTRA Bhinneka Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan (Jakarta Selatan) dan wilayah Jakarta Timur seperti di Kantor Lurah Kebon Pala, Kantor Lurah Cawang serta Kantor Lurah Cakung Timur.

Kemudian di Kantor Lurah Malaka Sari, Kantor Lurah Kebon Manggis, Kantor Lurah Cipinang Muara, Kantor Lurah Kayu Putih, Kantor Lurah Ujung Menteng ​​​dan Kantor Lurah Kalisari.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari solusi untuk membantu masyarakat yang terdampak angin puting beliung di Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Bencana angin puting beliung membuat sejumlah rumah dan pabrik rusak. Bey mengatakan bahwa warga yang rumahnya rusak akan mendapatkan bantuan pemerintah dengan anggaran diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Sumedang.

“Sementara untuk perusahaan atau pabrik yang mengalami kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia),” ucap Bey, Jumat (23/2/2024), seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Fenomena Cuaca Ekstrem Puting Beliung Masih Bisa Terjadi, Ini Imbauan dari BMKG

Untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk pemberian bantuan kepada warga yang terdampak, status tanggap darurat akan ditetapkan, khusus di Kabupaten Sumedang.

Bey juga sudah menerima laporan dari Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman terkait hal tersebut.

“Pak Bupati Sumedang akan segera menetapkan tanggap darurat,” ujarnya.

Adapun terkait korban luka-luka, Bey menyebut bahwa biaya tidak ditanggung karena sudah mendapatkan penanganan di klinik dan sudah pulang ke rumah.

Namun, bagi korban yang dirujuk ke rumah sakit, maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, angin puting beliung membuat lima kecamatan di Bandung dan Sumedang terdampak.

Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, dan Kecamatan Cileunyi di Kabupaten Bandung, serta Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung di Kabupaten Sumedang.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjanjanto mengatakan akan menyikapi usulan hak angket sesuai dengan tupoksi kementeriannya.

Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto saat ditanya soal hak angket yang diwacanakan dan diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo.

“Sesuai dengan tugas pokok dari Kemenko saja nanti,” ucap Hadi didampingi Mahfud MD usai keduanya menggelar pertemuan, Kamis (22/2/2024).

Namun Hadi berharap, kondisi pasca-pemilu 2024 bisa disikapi dengan saling menjaga agar situasi bangsa tetap damai dan tenteram.

“Tapi aman dan damai ini yang kita jaga,” kata Hadi.

Baca Juga: AHY Ingin Temui Airlangga, Kapolri dan Jaksa Agung: Tidak Semua Bisa Selesai oleh Kementerian ATR

Usai bertemu Hadi Tjahjanto, Mahfud MD juga ditanya perihal hak angket yang dilontarkan oleh capres Ganjar Pranowo.

Mantan Menko Polhukam tersebut mengaku tidak tahu-menahu perihal hak angket karena bukan urusannya sebagai paslon di Pilpres 2024.

“Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai, apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut,” ucap Mahfud.

Mahfud menuturkan, pembicaraan mengenai usulan menggunakan hak angket bukanlah ranahnya sebagai paslon, tetapi partai politik yang menginginkan.

Kemudian terkait usulan hak angket, lanjut Mahfud, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi kepada paslon.

“Nggak ada keharusan, paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya, itu kan partai, partai itu ya DPR, DPR itu kan nanti partai-partai, saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket, hak interpelasi itu, urusan partai-partai, mau apa ndak,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Besok, AHY Blusukan ke Sulut Hadiri Peresmian Bendungan Lolak dan Bagikan Sertifikat ke Masyarakat

“Kalau ndak mau juga, saya juga ndak punya kepentingan untuk berbicara itu, saya hanya paslon saja, mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU, ini yang sah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud kemudian ditanya bagaimana respons pribadinya terkait hak angket yang diwacanakan dan diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo.

“Tidak perlu dukungan saya, mendukung juga tidak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” tegas Mahfud.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengaku kecewa dengan putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus korupsi buronan Harun Masiku.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut meski kecewa, pihaknya tetap menghormati putusan tersebut.

“Permohonan kita masih ditolak, meskipun kecewa ya apa pun tetap kita hormati putusan hakim yang apa pun telah menyidangkan sampai level pokok perkara,” kata Boyamin seusai persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Lebih lanjut, ia pun mengomentari pertimbangan hakim yang menyatakan belum ada bukti penghentian penyidikan secara formil oleh KPK terhadap Harun Masiku.

Terkait hal itu, ia mengakui hal tersebut, namun sejatinya dirinya berpandangan mestinya hakim memiliki pertimbangan lain dalam memutus gugatannya tersebut.

“Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas,” ujarnya.

“Memang kita belum pernah ada bukti penghentian penyidikan secara formil yaitu dalam bentuk surat. Tapi kami mengadu perkara ini sudah berjalan 4 tahun, tidak bisa ditangkap tapi juga tidak bisa dilanjutkan, dan saya meminta hanya satu disidangkan in absentia,” jelasnya.

Baca Juga: Hakim Tolak Prapreadilan MAKI terhadap KPK soal Kasus Harun Masiku

Sebagai informasi, sidang in absentia merupakan proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

“Jadi saya berharap hakim bisa memasuki materi hal-hal yang sebenarnya ini penghentian penyidikan secara diam-diam atau tak dilanjutkan atau tak mau dilanjutkan,” kata Boyamin, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Abu Hanifa menolak gugatan praperadilan MAKI terhadap KPK terkait penanganan kasus korupsi buronan Harun Masiku, Rabu (21/2).

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Abu Hanifah saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut hakim, tidak ada bukti yang menunjukan KPK telah menghentikan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Harun Masiku sebagaimana yang ada dalam gugatan MAKI.

Mengingat, dari 14 bukti yang disampaikan KPK terdapat lampiran penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan Nomor Sprind. Dik/078.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 atas nama Harun Masiku.

Disisi lain, menurut hakim, KPK juga belum menyampaikan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penghentian penyidikan kasus Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap dalam kasus pergantian antarwaktu anggota DPR RI pada 2019. Dia telah menjadi buron selama 4 tahun terakhir.